Propellerads

Belajar dari Pailitnya Koperasi Cipaganti


Salah satu yang cukup mengagetkan dunia bisnis di Indonesia adalah dengan adanya status PKPU pada Koperasi Cipaganti 2014 silam. Sebagai salah satu Koperasi dengan salah satu jenis usaha yang sedang tumbuh dengan pesat yakni Rental dan Travel, pengenaan status PKPU yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentu cukup menggemparkan. Pasalnya akibat status tersebut Koperasi Cipaganti pada kala itu terancam gulung tikar.

Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang mengapa Koperasi Sebesar Cipaganti bisa mendapatkan Predikat Koperasi dengan manajemen keuangan terburuk dan terlabel dengan status PKPUnya ada baiknya kita mencari tau dulu apa sebenernya PKPU itu, dan Kondisinya seperti apa ?

Dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 tahun 2004 Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan”), kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Sedangkan, PKPU sendiri tidak diberikan definisi oleh UU Kepailitan. Akan tetapi, dari rumusan pengaturan mengenai PKPU dalam UU Kepailitan kita dapat melihat bahwa PKPU adalah sebuah cara yang digunakan oleh debitur maupun kreditur dalam hal debitur atau kreditur menilai debitur tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud agar tercapai rencana perdamaian (meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur) antara debitur dan kreditur agar debitur tidak perlu dipailitkan (lihat Pasal 222 UU Kepailitan jo. Pasal 228 ayat [5] UU Kepailitan). Sementara, Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek (hal. 177) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan penundaan pembayaran utang (Suspension of Payment atau Surseance van Betaling) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.(http://http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c3529a6061f/perbedaan-antara-kepailitan-dengan-pkpu)

PKPU sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian diatas jelas memungkinkan suatu debitor dapat dikenakan status tersebut oleh pengadilan Niaga apabila Debitor tidak mampu melanjutkan pembayaran ataupun kewajibannya (dalam bentuk tagihan/utang) kepada para kreditornya  dengan jatuh tempo yang telah disepakati dalam perjanjian dan Para kreditor (2 atau lebih) dapat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada Kasus Koperasi Cipaganti, Koperasi adalah debitor yang telah dianggap tidak akan mampu melunasi atau melakukan pembayaran benefit kepada para kreditornya (yakni para anggota koperasi) dengan tepat waktu, sehingga beberapa dari para kreditor pada saat mengajukan permohonan PKPU atas kelalaian dan ketidaksanggupan Debitor (Koperasi Cipaganti).

Lantas bagaimana ending Permohonan tersebut? seperti yang telah kita ketahui bersama pada beberapa media cetak dan televisi bahwa pada akhirnya proses tersebut memakan waktu yang amat panjang. Ribuan Kreditor yang tercatat aktif sebagai anggota Koperasi tersebut mendaftarkan tagihanya dan mengikuti proses yang ada hingga memperoleh putusan final.

Niat awal memperoleh keuntungan malah menjadi buntung, itulah kalimat yang sering terstigma pada ribuan kreditor atau nasabah koperasi Cipaganti. Ya, bagaimana tidak Proses PKPU yang mereka hadapi dengan waktu dan proses yang amat panjang serta melelahkan pada akhirnya memang membuahkan putusan final yakni adanya homologasi atau kesepakatan perdamaian atas rencana perdamaian berupa Restrukturisasi Asset dan Pembayaran Utang yang diajukan debitor. Namun Perdamaian tersebut pada kenyataannya sampai dengan tahun 2016 sama sekali tidak maksimal. Ribuan Kreditor atau nasabah masih terkatung-katung dengan Hak tagihnya.

Hingga saat ini pembayaran sebagaimana yang termaksud dalam proposal perdamaian yang diajukan debitor (Koperasi Cipaganti) sama sekali belum terlaksana secara maksimal. Dan pada tahun 2016 terdengar kabar bahwa Koperasi Cipaganti malah dinyatakan pada Kondisi Pailit. Kenyataan itulah yang membuat banyak nasabah sadar bahwa Perlindungan hukum di Negara ini memang hanya milik para penguasa bukan rakyat.

Dengan dijatuhinya Koperasi Cipaganti pada kondisi Pailit, para nasabah mungkin tidak juga dapat berharap banyak, mengapa? karena kenyataannya aset-aset yang dimiliki koperasipun tidak jelas berapa besaran dan nilainya, apakah masih dapat terjual atau tidak, atau masih adakah yang dapat dijual untuk melunasi hutang yang mencapai triliunan rupiah?

Mungkin dinegara ini bisnis-bisnis dengan menjanjikan keuntungan berlipat atas investasi semacam itu masih marak dan diminati oleh sebagian masyarakat negeri ini. Padahal jika kita mau menggunakan sedikit logika kita pada aspek spekulasi berinvestasi tentu kejadian-kejadian macam ini tidak banyak kita jumpai apalagi nilai investasinya tidak main-main.

Dari beberapa sumber media cetak, Keuntungan yang ditawarkan Koperasi Cipaganti atas penanam modalnya atau investasinya memang tidak sedikit. Cipaganti menawarkan bahkan 2x lipat dari nilai investasi pemodalnya. Mungkin hal itulah penyebab utama kenapa sebagian besar nasabah rela menginvestasikan uangnya dalam jumlah yang besar dalam koperasi tersebut dengan harapan menadapatkan keuntungan yang besar sebagaimana yang diiming-imingi oleh koperasi cipaganti.

Oleh karena itu, pada kasus nyata seperti ini seharusnya dapat menyadarkan kita bahwa tidak ada keuntungan yang dapat dicapai hingga 2x lipat dari nilai investnya secara instan dan menggiurkan, kalaupun ada itu hanyalah ilusi yang nantinya akan menyesatkan anda karena yang mendapatkan keuntungan bukanlah anda tapi segelintir orang yang bermain dalam proyek haram semacam ini. Mari Gunakan akal sehat dalam menginvestasikan dana anda dan sebaiknya cermati dan teliti lebih dahulu jenis usaha atau bisnis macam apa yang dapat menawarkan keuntungan yang layak sehingga anda tidak jatuh pada masalah yang serupa yang pernah ada.


Blog, Updated at: Sunday, April 09, 2017
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Propellerads iklan

Artikel Lainnya